BGP NTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan yang dimulai pada tahun ajaran 2022/2023. Hal tersebut diutarakan Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. Nursiah, S.Sos., M.Si., pada acara Kunjungan Kerja Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, di SMPN 1 Praya, Senin (25/7).
“Bapak/Ibu yang kami hormati dengan kerauhan panjenengan Pak Direktur didampingi Kepala BGP NTB atas nama Pemerintah Lombok Tengah serta yang hadir di forum ini kami mendukung penuh implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Lombok Tengah, besar harapan kami terobosan positif dari Kemendikbudristek akan menjadikan anak-anak kami menjadi cerdas dan pintar, kami yakin kunjungan Bapak Direktur bersama jajarannya adalah sangat bernilai, berharga, berwujud di Lombok Tengah dan kami mohon maaf jikalau ada kekurangan dari Pemerintah Lombok Tengah” kata Nursiah saat menerima kunjungan kerja Dr. Praptono M.Ed., Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Ditjen GTK beserta Drs. Suka, M.Pd Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Nusa Tenggara Barat (NTB) juga Drs. Muhammad Irfan, MM Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB.
Nursiah meyakini bahwa para pendidik yang telah memaksimalkan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dapat menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka. “Kami yakin para guru yang telah mempelajari berbagai pedoman yang disediakan Kemendikbudristek melalui Platform Merdeka Mengajar mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas di bidang pendidikan pada lingkup satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah, jelasnya lebih lanjut.
Pada kesempatan ini, Praptono mengapresiasi perhatian dan dukungan atas kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-15 tentang Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.
“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah di Kabupaten Lombok Tengah yang terus memberikan motivasi dan dorongan kepada para pengawas sekolah, kepala sekolah untuk terus belajar secara mandiri atau bersama komunitas belajar dalam rangka implementasi kurikulum merdeka untuk misi pemulihan pembelajaran,” ungkap Praptono.
Sekolah Penggerak ini ketika menjalankan Kurikulum Merdeka kita dampingi, dilatih dengan komite pembelajaran lalu melakukan in house training, bahkan saking baiknya pemerintah diberikan BOS Kinerja, jelasnya lebih lanjut.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Menurut dia, dinas pendidikan melakukan berbagai upaya untuk membantu para pendidik mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Kadis menyampaikan bahwa pihaknya bersama Balai Guru Penggerak (BGP) NTB telah melakukan pendampingan di setiap satuan pendidikan dengan pembagian wilayah perKecamatan yang ada di Lombok Tengah untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
Saat ini terdapat 911 satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah yang terdaftar. Terdapat 251 sekolah yang memilih jalur mandiri belajar, 601 sekolah jalur mandiri berubah, dan 19 sekolah memilih jalur mandiri berbagi, adoption ratenya sudah mencapai 95,61%
