BGP NTB – Salah satu Program Prioritas Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Sekolah Penggerak (PSP) yang merupakan upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian melalui terciptanya Profil Pelajar Pancasila. Salah satu strategi dalam membangun sinergi yang positif untuk mendukung program prioritas tersebut adalah dengan mengadakan Rapat Kordinasi (Rakor) dengan pemangku kewenangan bidang Pendidikan dan semua elemen yang berperan dalam Sekolah Penggerak seperti Fasilitator, Kepala Sekolah dan unsur-unsur terkait.
Rapat Kordinasi (Rakor) yang diadakan pada tanggal 12-13 Oktober 2022 di Hotel Merumata desa Senggigi Kabupaten Lombok Barat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan 2 serta para Fasilitator. Menurut Drs. Suka, M.Pd, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) NTB secara umum Rakor bertujuan agar semua elemen yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut mememahami betul peran masing-masing, bagaimana strategi yang effektif dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak. Adapun tujuan khusus kegiatan tersebut adalah untuk menyampaikan informasi dan penyamaan persepsi pelaksanaan program Sekolah Penggerak Angkatan 1 tahun kedua dan angkatan 2 dua tahun pertama.
Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB yang memberikan kata sambutan selamat datang kepada semua peserta Rakor menyatakan bahwa keterlibatan BPMP NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB adalah bentuk konkrit kerjasama para pihak dalam mewujudkan tujuan dari Program Prioritas Nasional yaitu PSP. Lebih lanjut Ia dengan gaya khasnya yang sedikit nyentrik mengatakan bahwa sebagai UPT, BGP dan BPMP tidak bisa terpisahkan kerana secara tupoksi sangat berkaitan antara satu dengan lainnya. Satuaan Pendidikan secara kelembagaan kordinasinya tentunya secara inheren adalah kepada BPMP, namun Ketika berbicara terkait SDM di dalamnya, mulai dari guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah tentunya itu menjadi domain dari BGP NTB.
Di kesempatan lain dalam kegiatan yang sama, pimpinan tertinggi bidang Pendidikan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, DR. Aidy Furqon, M.Pd, yang dalam Rakor tersebut didaulat untuk membuka sekaligus memberikan arahan mengatakan dengan tegas bahwa Dinas Dikbud Provinsi NTB bersedia dengan segala kemampuan yang dimiliki daerah untuk berkolaborasi dan membangun kerjasama dengan BGP dan BPMP yang tentu saja dengan mengkristalisasi peran dan fungsi masing-masing. “Dinas Pendidikan akan memberikan dan menyediakan Sarana dan Prasarana dan pendanaan sesuai kemampuan kami”, imbuhnya. Lebih lanjut menurutnya, ditahun kedua ini sudah saatnya dilakukan identifikasi terkait keberadaan gap pada sekolah penggerak yang sudah ada sehingga bisa dipetakaan keberadaan sekolah-sekolah tersebut untuk kemudian diberikan penanganan dan perlakuan yang lebih agar sesuai dengan arah dan tujuan Program Sekolah Penggerak.
Selain bertujuan sebagai ajang untuk menguatkan kerjasama semua elemen yang terlibat dalam program Sekolah Penggerak, Rakor juga dilaksanakan dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Guru Penggerak dengan FSP (Fasilitator Sekolah Penggerak) yang berjumlah 58 orang dengan rincian Angkatan 1 sejumlah 15 orang dan Angkatan 2 berjumlah 43 orang.
Dalam kesempatan yang sama, Balai Guru Penggerak juga berupaya memperluas kerjasama dengan mengembangkan jangkauan kemitraan yang terwujud dalam Memorium of Understanding (MoU) dengan salah satu Universitas swasta yaitu UNU NTB yang saat itu diwakilkan langsung oleh Rektornya yaitu DR. Baiq Mulianah, S.Ag,. M.Pd.I. MoU tersebut ditanda tangani dengan tujuan umum yaitu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan lingkup bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu, sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh panitia, pada hari kedua Rakor tersebut diisi oleh Ibu Evionora, S.Or., M.Pd yang merupakan perwakilan perwalian Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyampaikan materi terkait Kebijakan Kemdikbudristek terkait Program Sekolah Penggerak.
