BGP NTB – Keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka tak bisa dilepaskan dari kontribusi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta beberapa elemen masyarakat sebagai mitra. Karena itu, para guru dan kepala sekolah didorong untuk bekerjasama dengan mereka dalam implementasi kurikulum merdeka.
Setidaknya ada beberapa karakteristik mitra pembangunan yang dapat digandeng dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.
Karakteristik itu meliputi self funded atau mandiri dalam hal pendanaan, sudah memiliki sekolah binaan, sudah memiliki MoU dengan Pemerintah Daerah, serta diharapkan sudah pernah bekerja dengan daerah binaan minimal selama 1 tahun, serta memiliki fokus pada peningkatan proses pembelajaran.
Meski di setiap daerah ada mitra-mitra pembangunan dengan karakteristik seperti itu, namun strategi-strategi kerjasama dengan mitra pembangunan ini tentu saja tidak sama di semua daerah, tergantung pada keberadaan mitra serta kebutuhan dari mitra pembangunan tersebut.
Salah satunya Program (2016-2023) INOVASI yang merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia. Sebagai mitra pembangunan Kemendikbudristek, INOVASI juga ikut mengawal Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri yang diluncurkan oleh Pemerintah. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Inovasi adalah memberikan pendampingan pada Kepala Sekolah dan guru SD yang menjadi Pilot Project INOVASI di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pilot Project di Pulau Lombok berada di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah.
Hari ini (26/1/2023) Tim Kemendikbudristek yang terdiri dari: Direktur Guru Pendidikan Dasar Dr. Rachmadi Widdiharto, M.A., Kepala Biro Perencanaan Vivi Andriani, Kepala Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat Drs. Suka, M.Pd, Widyaprada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Yuda Purwaka bersama Kementerian Agama RI, Pemda Lombok Tengah dan Inovasi melakukan kunjungan pemantauan Bersama ( Join Monitoring Visit) di beberapa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Lombok Tengah yang salah satunya adalah MI Darul Himah- Desa Darek untuk melihat langsung pendekatan implementasi kurikulum merdeka, pola pendampingan dan dampak dari implementasi kurikulum tersebut.
“Bapak/Ibu mungkin sudah mendengar tentang kurikulum merdeka, itu adalah bagian kebijakan Kemendikbudristek melalui episode Merdeka Belajar yang ke 15, disana ada kurikulum merdeka dan peluncuran platform merdeka mengajar. Sebelumnya Bapak/Ibu sudah familiar dengan Kurikulum 13 yang sudah berusia kira-kira 10 tahun ya, artinya apa coba Bapak/Ibu coba flashback sejenak perubahan-perubahan yang terjadi, ilmu pengetahuan, teknologi luar biasa perubahannya. Pendidikan mengalami pergeseran, tuntutan gurupun mengalami pergeseran, kurikulumpun juga demikian tentunya”, Ujar Rachmadi dalam sambutannya kepada Kepala Sekolah, Guru serta Pengawas yang hadir di tempat tersebut. Setelah sebelumnya berdiskusi mengenai implementasi kurikulum merdeka Bersama lintas Kementerian yaitu Kementerian Agama RI dimana ini juga akan memberi perspektif IKM yang lebih beragam untuk madrasah dan dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah dalam menyongsong penerapan Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum Nasional pada 2024 nanti.
Kemudian, Kepala BGP NTB Drs. Suka, M.Pd. melanjutkan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di ruang rapat Kantor Bupati Lombok Tengah untuk berdiskusi lebih lanjut tentang implementasi kurikulum merdeka, hadir dalam forum tersebut adalah: Kemendikbudristek RI yang terdiri dari: Kepala BSKAP Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D., Aulia Irhamna, Lisbeth Napitupulu, Muhammad Muyamin; Kementerian Agama RI yang terdiri dari: Direktur Guru Tenaga dan Kependidikan Madrasah M. Zain, Chundasah Kasi Kurikulum MI; Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari; Sekretaris Daerah Lalu Firman Wijaya, S.T., MT., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lalu Idham Khalid, Perwakilan Pengawas, Perwakilan Fasda dan mitra pembangunan Inovasi yang terdiri dari: Deputy Director for Systems and Policy Joanne Dowling, Systems and Policy Advisor Abdul Munir, Provincial Manager Sri Widuri, MERL Officer Irmawati Arisandi.
Titik tekan dalam diskusi ini adalah, kerjasama dengan mitra pembangunan bersifat dinamis dan membuka peluang untuk mitra pembangunan di daerah yang ingin bekerja sama dalam mendampingi IKM Jalur Mandiri. Kemudian, antara mitra dengan satuan pendidikan, diharapkan terbentuk komunikasi rutin yang akan menjadi mekanisme operasional kerjasama.
Secara umum, mitra-mitra pembangunan yang terlibat dalam mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka, memiliki sejumlah peran.
Bagi pemerintah daerah, mereka berperan membantu dan mendukung Dinas Pendidikan dalam membentuk pokja atau tim Pendamping IKM, kemudian membantu advokasi agar IKM masuk dalam program kerja dan kebijakan di daerah, menjadi konsultan daerah dalam IKM, melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, serta bersama Dinas Pendidikan memantau aktivitas guru dan kepala satuan pendidikan di Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui dashboard, untuk kemudian bersama-sama melakukan tindak lanjut.
Sedangkan bagi komunitas belajar, mitra pembangunan ini diharapkan dapat membantu mengaktivasi komunitas belajar dan membantu menyediakan narasumber.
Lalu bagi satuan pendidikan, mitra pembangunan diharapkan dapat membantu proses penerapan IKM di daerah dan satuan pendidikan binaan yang mendaftar IKM serta mendorong penggunaan PMM oleh oleh guru dan kepala satuan pendidikan.
