BGP NTB – ┬áKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sedang mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan akses informasi publik dan transparansi dengan merancang sebuah peraturan menteri yang akan mengatur Layanan Informasi Publik. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi yang dimiliki oleh entitas publik kepada masyarakat.

Pada 2020 lalu Kemendikbudristek telah mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun dengan adanya perubahan nomenklatur Kemendikbudristek dan telah diundangkannya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 perlu dilakukan reviu serta perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi pelayanan dan pendokumentasian informasi publik saat ini. Hal ini bertujuan agar terciptanya percepatan optimalisasi pelayanan dan pendokumentasuan informasi publik oleh seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemendikbudristek.

Berkenaan dengan hal diatas tepat pada hari ini (16/10/2023) bertempat di Wisma Disiplin BGP NTB, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat bekerjasama dengan BGP NTB menyelenggarakan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbudristek dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yang berasal dari unsur PPID Kemendikbudristek, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyakarat Kemendikbudristek serta unsur UPT Kemendikbudristek dari NTB, NTT dan Bali.

Kepala BGP NTB Drs. Suka, M.Pd. dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang pada seluruh peserta, juga memberikan harapannya kepada seluruh peserta bahwa semoga rancangan peraturan yang akan direviu menjadi dasar hukum bagi entitas publik dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara lebih terstruktur dan efektif.

“RPM tentang Layanan Informasi Publik adalah upaya Kemendikbudristek untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan. Transparansi adalah pondasi kuat bagi pembangunan demokrasi yang sehat.”, ujar Emi Salpiati Koordinator Unit Layanan Terpadu Kemendikbudristek dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi

Rancangan Peraturan Menteri ini mengusung beberapa poin kunci, termasuk:

  • Prosedur Pengajuan Permohonan Informasi: RPM akan merinci prosedur yang harus diikuti oleh warga negara yang ingin mengajukan permohonan informasi publik. Hal ini akan memastikan bahwa setiap permohonan diterima, diproses, dan dijawab secara transparan dan tepat waktu.
  • Wewenang dan Kewajiban Entitas Publik: RPM akan mengatur wewenang dan kewajiban entitas publik dalam memberikan informasi publik, termasuk kriteria yang digunakan untuk menentukan informasi yang dapat atau tidak dapat diungkapkan.
  • Klasifikasi Informasi: Rancangan peraturan akan memberikan panduan tentang klasifikasi informasi, termasuk informasi yang bersifat terbuka, terbatas, dan rahasia.
  • Sanksi Pelanggaran: RPM akan mengatur sanksi bagi entitas publik yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Ini mencakup sanksi administratif hingga sanksi pidana, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Kemendikbudristek dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Informasi Publik ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendekatkan diri kepada rakyat dan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipahami dan diawasi oleh Masyarakat.