BGP NTB – Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Dr. Kasiman, S.Pd., ST., M.M. menyampaikan materi mengenai Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Program dan Anggaran Tahun 2024 Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh 309 peserta di Hotel Astoria Lombok-Kota Mataram pada hari Rabu, 21 Februari 2024.

Dr. Kasiman menjelaskan bahwa payung hukum pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah adalah Permendikbudristek Nomor 26 tahun 2022 tentang PENDIDIKAN GURU PENGGERAK. Pasal 13 menyatakan bahwa Sertifikat Guru Penggerak dapat digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai: Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penugasan lain di bidang Pendidikan. Sesuai data Dari 10 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, belum ada Kabupaten/Kota yang Persentase Pengangkatan KS mencapai 50% dari unsur Guru Penggerak/Calon Guru Penggerak.

“Guru Penggerak memiliki jiwa kepemimpinan, inovatif, dan mampu menginspirasi orang lain. Mereka juga memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan pendidikan di Indonesia,” ujar Dr. Kasiman.

Hal ini merupakan peluang besar bagi Guru Penggerak untuk berkontribusi lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dr. Kasiman menekankan bahwa Guru Penggerak memiliki kompetensi dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin sekolah dan mendorong perubahan positif dalam pembelajaran.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Kasiman juga menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, antara lain:

  1. Guru Penggerak yang ingin menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Permendikbudristek Nomor 26 tahun 2022.
  2. Guru Penggerak yang terpilih akan mengikuti proses pelatihan dan pembekalan khusus untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah.
  3. Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.

Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah dan mendorong transformasi pendidikan di Indonesia.